2. BANK INDONESIA

 A. Fungsi Bank Indonesia Dalam Lalu lintas Keuangan

Bank dapat bertindak sebagai perantara lalu lintas pembayaran dengan memberikan jasa sebagai berikut :

1.       Transfer (pengiriman) uang, yakni pengiriman uang antar-daerah atau antarnegara yang dilakukan oleh bank, atas permintaan nasabah atau masyarakat. Contohnya orang di Jakarta mentransfer uang kepada orang yang berada diSurabaya melalui Bank Mandiri.

3.      Menerbitkan kartu kredit (credit card). Bank menerbitkan kartu kredit untuk nasabah sehingga nasabah dapat melakukan transaksi pembelian  di supermarket tanpa perlu membawa uang tunai.

4.      Mendiskonto. Bank menjamin jual beli surat berharga yang terjadi di masyarakat.

5.       Mengeluarkan cek perjalanan (traveler’s check).Untuk memudahkan transaksi dalam perjalanan, bank menyediakan cek perjalanan.

6.      Automated teller machine (ATM), yaitu tempat nasabah mengambil uang tunai yang ditangani oleh mesin.

7.      Pembayaran gaji karyawan. Suatu perusahaan/instansi dapat membayar gaji karyawannya melalui bank.

8.      Save Deposit Box (SDB), yaitu tempat penyimpanan surat/dokumen penting/berharga.

   B. Fungsi Bank Idonesia Dalam Lalu Lintas Keuangan Moneter

  

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004  pasal 7 tentang Bank Indonesia.

Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005 Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter (Inflation Targeting Framework) dengan menganut sistem nilai tukar yang mengambang (free floating). Peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Oleh karenanya, Bank Indonesia juga menjalankan kebijakan nilai tukar untuk mengurangi volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mengarahkan nilai tukar pada level tertentu.

Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter (seperti uang beredar atau suku bunga) dengan tujuan utama menjaga sasaran laju inflasi yang  ditetapkan oleh Pemerintah.  Secara operasional, pengendalian  sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan.  Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan Prinsip Syariah. 

   C. Fungsi Bank Indonesia Terhadap Bank Umum

 

Bank Indonesia (BI, dulu disebut De Javasche Bank) adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.
Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien.

D. Peraturan Perundang-Undangan Bank Indonesia Terbaru dan Point Isinya
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN  2009

TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

 Menimbang :

 a.bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis ekonomi secara global yang

mempengaruhi stabilitas sistem keuangan termasuk perbankan, diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank karena ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar;

  b.bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Bank untuk mengatasi

kesulitan pendanaan jangka pendek Bank;

  c.bahwa pengaturan mengenai kriteria agunan yang dijaminkan oleh Bank

untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari

Bank Indonesia tidak sejalan dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;

  d.bahwa perubahan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai kredit

atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia

kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, merupakan langkah tepat untuk

menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan;

  e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

menjadi Undang-Undang;

  

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 22 ayat

(1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3790);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4357);

  

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR  6  TAHUN  2009 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN1999 TENTANG BANKINDONESIA MENJADI UNDANG-UNDANG

I. UMUM

Dampak krisis keuangan global saat ini berimbas pada berbagai negara

termasuk Indonesia, karena sistem keuangan global saling interdependensi.

Menyikapi krisis keuangan global tersebut pemerintah Indonesia sudah,

tengah, dan akan terus melakukan berbagai langkah antisipatif dan

mengambil langkah-langkah responsif dalam membendung dampak krisis

keuangan global sehingga stabilitas sistem keuangan nasional tetap

terpelihara.

Selama ini pelaksanaan fungsi sebagai the Lender of the Last Resort (LoLR)

dilakukan oleh Bank Indonesia melalui pemberian fasilitas kredit kepada

Bank yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek dan dijamin

dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan, namun

pengaturan mengenai kriteria agunan tersebut tidak sejalan dengan kondisi

ekonomi saat ini.

Salah satu upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap

perbankan agar tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek

bagi Bank karena ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil

dibandingkan dengan arus dana keluar adalah dengan merubah kriteria

agunan yang dijaminkan oleh Bank untuk memperoleh kredit atau

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia. Pemerintah

menilai kebutuhan perubahan kriteria tersebut merupakan keadaan

kegentingan yang memaksa sehingga Presiden telah menetapkan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang

Bank Indonesia.

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

1999 tentang Bank Indonesia oleh Presiden berdasarkan Pasal 22 ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk

memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak dan hal ihwal kegentingan

yang memaksa merupakan langkah tepat untuk menjaga kepercayaan

masyarakat terhadap perbankan dalam menghadapi ancaman krisis

keuangan global, sehingga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia perlu mendapat persetujuan

Dewan Perwakilan Rakyat untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang sesuai

dengan Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

http://www.bi.go.id/id/moneter/tujuan-kebijakan/Contents/Default.aspx

http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Contents/Default.aspx